Angota Komisi I Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Sukamta menyampaikan sikap pemerintah yang belum bisa tegas menanggapi soal...
Angota Komisi I Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Sukamta menyampaikan sikap pemerintah yang belum bisa tegas menanggapi soal Natuna dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, di Gedung MD lantai 3, Yogyakarta, Sabtu (8/2/2020).
"Sekarang kita melihat konsistensi sikap yang tegas ini dari Menteri Luar Negeri. Tidak hebat juga, tidak kemudian menjadi super keras. Sebetulnya Mentri Luar Negeri itu sikapnya standar," ucapnya.
Sikap standar ini seolah-olah super keras, saya kira pertanyaannya dibalik, dia menjadi super keras karena yang lain tampak lunak, imbuh Sukamta.
Dalam konteks pengamanan Natuna ini, Sukamta mengatakan bahwa peraturan terhadap pelanggaran yang dimiliki oleh Indonesia belum jelas.
"Standar perlakuan terhadap pelanggar wilayah berdaulat kita, itu sampai hari ini SOP nya tidak jelas. Kalau dibandingkan dengan Vietnam, coast guard Vietnam tidak pakai halo-halo lebih lama. Yang dilakukan adalah coast guardnya menabrak kapal-kapal nelayan, sehingga kapal Cina pergi," ujar Sukamta.
Sukamta juga menambahkan setelah pembuatan peraturan dengan jelas, barulah dilanjutkan dengan penguatan Pakamla dan Angkatan Laut.
"Soal penguatan Pakamla, penguatan Angkatan laut, itu nomor dua nomor tiga setelah kejelasan policy. Yang nampak hari ini justru lembaga-lembaga ini saling berebut unjuk gigi, kira-kira siapa yang pantas untuk mendapat tambahan anggaran. Saya kira ini cara yang tidak produktif untuk jangka panjang," papar Sukamta.
