Yogyakarta - Anggota M PR RI Sukamta mempertanyakan peta jalan (roadmap) digital sebagai acuan dalam pengembangan penggunaan Teknologi Infor...
Yogyakarta - Anggota MPR RI Sukamta mempertanyakan peta jalan (roadmap) digital sebagai acuan dalam pengembangan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berbasis digital. Peta jalan digital diperlukan agar ke depannya Indonesia memiliki kemandirian digital dan tidak menjadi pasar bagi negara asing.
“Kita apresiasi adanya roadmap digital kita, dan kita berharap segera selesai. Namun saya belum mendapatkan gambaran yang tadi dipaparkan itu soal kedaulatan digital kita," ungkap Sukamta Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Balai Timoho, Yogyakarta pada 6 Februari 2021.
Menurut Sukamta, masifnya transformasi digital membuat setiap negara harus bergerak cepat untuk berbenah serta mempersiapkan kemandirian digital. Mengingat, hampir seluruh pengembang aplikasi digital yang digunakan masyarakat saat ini merupakan produk buatan luar negeri. Untuk itu, Sukamta mendorong pemerintah segera membuat peta jalan digital nasional. Sukamta mengingatkan untuk melibatkan pengembang-pengembang aplikasi dalam negeri, sehingga ke depan Indonesia bisa mandiri dan tidak bergantung kepada negara lain.
"Saya berharap sekarang dengan adanya WhatsApp, dimana membuat suatu peraturan yang baru dan meresahkan masyarakat umum. Ini jadi momentum, ketika masyarakat sudah resah dengan teknologi yang akan digunakan, kenapa tidak didorong produk dalam negeri. Seperti apa yang dilakukan Presiden Turki yang meminta warganya beralih ke aplikasi milik perusahaan komunikasi Turki," katanya.
"Banyak pengembang anak-anak dalam negeri yang tidak mampu (secara) kemampuan finansial, namun mempunyai kemampuan dan punya power untuk mempengaruhi adalah pemerintah. Ini kedaulatan digital tidak kalah dengan kedaulatan batas teritorial darat dan laut," lanjut Sukamta.
Selain itu, Sukamta juga mengutarakan harapannya agar pemerintah tidak terburu-buru mengadopsi teknologi jaringan 5G. Menurutnya, potensi 5G sangat besar tapi dengan kondisi saat ini, Indonesia hanya akan menjadi market. Sebaiknya, pemerintah mempersiapkan terlebih dahulu infrastruktur dan ekosistem 5G, apalagi penetrasi internet belum merata hingga ke seluruh pelosok Indonesia.
“Pasar 5G memang besar, tetapi dari data-data yang saya kumpulkan 80 persen kita diambil luar negeri. Jadi, kita hanya akan konsumen lagi," tandas legislator daerah pemilihan (dapil) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.
